SEPANJANG TAHUN 2011 DI DIY TERJADI 139 KALI UNJUK RASA

Posted by knibonline on Februari 16, 2012 · Tinggalkan sebuah Komentar

Yogya, 16/2 2012 (KNIB) –Selama tahun 2011 kemaren, di informasikan di Yogyakarta terjadi 139 kali aksi unjuk rasa, terutama menyangkut permasalahan sosial ekonomi sebanyak 70 kali, idiologi politik sebanyak 60 kali, serta unjuk rasa terkait dengan masalah SARA sebanyak 9 kali.

Hal itu disampaikan Gubernur DIY dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Provinsi DIY Drs. H. Ichsanuri pada pembukaan Rakernis Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, 15-17 Februari 2012 di Hotel Sahid Yogyakarta. Peserta meliputi Kasat Pol PP se-Indonesia.

Namun demikian, lanjut Gubernur DIY, secara umum, kondisi Yogyakarta tahun 2012 relatif kondusif belum ada gejolak sosial yang mengarah pada tindakan anarkisme. “Namun demikian berdasarkan laporan Satuan Koordinasi Pengumpulan Data Situasi daerah (SATKORPULSIDA) kasus kriminal yang masih banyak terjadi adalah curanmor roda dua, di susul oleh kasus penipuan dan pencurian dengan pemberatan. Perkembangan teknologi informasi juga semakin membuka celah terjadinya cyber crime,” kata Gubernur DIY.

Yang masih menjadi ganjalan masyarakat Yogya, papar Gubernur, masih berlarut-larutnya pembahasan RUUK DIY. Pihak yang pro dan kontra gencar melempar argumen-argumennya mengenai pengisian jabatan Gubernur DIY, baik melalui media masa maupun aksi masa. “Kondisi ini harus diwaspadai sebab dapat menimbulkan gesekan dan menjadi penyulut gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.”

Sementara dalam kesempatan sama pengarahan Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan Direktur Satpol PP Dr. Ir. Darma Setiawan menyampaikan dalam rangka meningkatkan SDM telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan diklat PPNS daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2010 tentang pedoman diklat dasar Satuan Polisi Pamong Praja ditambah lagi dengan akan adanyajabatan fungsional Polisi Pamong Praja akan segera aterbit peraturannya dari Kementerian PAN dan reformasi birokrasi.(Dn)