Warta Kependudukan & Keluarga Berencana

Misi Bersama BKKBN - Aisyiyah Percepat

Pembangunan Kependudukan dan KB

Menuju Pencapaian MDGs 2015

 

Jakarta, 23/3/2013 (KNIB)   16. – BKKBN dan Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiah bertemu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemitraan yang berlangsung pada tanggal 20-22 Maret 2013 di Hotel Horison, Bekasi. Rakornas bertema Komitmen Bersama BKKBN dengan ‘Aisyiyah Kita Percepat Pembangunan Kependudukan dan KB menuju Pencapaian MDGs 2015” ini diikuti 144 peserta. Rakornas ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama dalam percepatan pembangunan KKB menuju pencapaian MDGs 2015. Melalui Rakornas ini, diharapkan BKKBN dan PP ‘Aisyiah dapat mewujudkan komitmen operasional ‘Aisyiyah dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2013 serta menjabarkan dan melaksanakan strategi dan langkah-langkah operasional  kemitraan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2013.

Beberapa materi yang menjadi pembahasan bersama antara BKKBN dan PP ‘Aisyiah. Materi tersebut meliputi kebijakan dan strategi akselerasi pembangunan program kependudukan dan KB nasional tahun 2013; kebijakan dan strategi penggerakan program KKB; dan peran ‘Aisyiyah dalam mendukung program kependudukan dan KB nasional. Dalam Rakornas ini juga disajikan pengalaman penggarapan program KKB oleh Pimpinan Wilayah ‘Aisyiah Provinsi Jawa Barat.

Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mengatakan, “Program dan kegiatan ‘Aisyiyah selama ini pada dasarnya telah mendukung upaya pencapaian MDGs. Beberapa contoh program yang sesuai dengan MDGs 4 dan 5 di antaranya melakukan sosialisasi dan advokasi kesehatan reproduksi di tingkat komunitas, sosialisasi KB dan keluarga sakinah, pelayanan terpadu (yandu) remaja untuk pemahaman kesadaran kesehatan reproduksi dan pencegahan nikah dini, dan berbagai kegiatan lainnya.”

Siti Noordjannah Djohantini melanjutkan, “Program kesehatan Ibu dan anak serta program KB secara substantif sebenarnya telah menyatu dalam gerakan Keluarga Sakinah dan Qoryah Thayiibah. Kami melakukan gerakan ASI eksklusif melalui kelompok pengajian ‘Aisyiyah, komunitas, dan orangtua murid. Bekerja sama dengan Global Fund, kami melakukan kegiatan imunisasi kepada balita dan sosialisasi pencegahan TB di 20 provinsi melalui program TB Care. Kami juga telah membentuk desa siaga sakinah di tingkat desa, serta melakukan sosialisasi pemahaman dan pencegahan mengenai HIV/AIDS melalui Pasangan Usia Subur (PUS) dan remaja.“

Dalam upaya mengendalikan laju pertambahan penduduk, BKKBN dan PP ‘Aisyiah sepakat melanjutkan kerja sama yang telah dijalin selama ini melalui Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang terakhir kali diperbarui pada 14 November 2011 yang lalu. ‘Aisyiyah berperan sebagai agen dalam menyosialisasikan program kependudukan dan KB, tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai ke wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (galciltas). Hal ini dimungkinkan karena ‘Aisyiyah memiliki lebih dari 13 ribu wanita pada kepengurusan pusat dan 3,5 juta anggota di seluruh penjuru tanah air. Karena memiliki jaringan yang tersebar hingga ke pelosok negeri inilah, ‘Aisyiah sungguh merupakan mitra potensial bagi BKKBN.

Sejak tahun 1971, ‘Aisyiyah telah mendukung banyak program pemerintah. Plt. Kepala BKKBN Dr. Sudibyo Alimoeso, MA menyebutkan, “Saat ini ‘Aisyiyah memiliki 33 Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (di tingkat provinsi), 412 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (di tingkat kabupaten dan kota), 2611 pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (di tingkat kecamatan), dan 7548 Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah (di tingkat kelurahan/desa). Dukungan jejaring dan kader ‘Aisyiah yang tersebar di seluruh nusantara ini sungguh potensial untuk dimanfaatkan agar program KB terutama di tingkat akar rumput dapat berkembang secara optimal.”

“Kerja sama dengan ‘Aisyiyah yang memiliki sarana kesehatan yang cukup  banyak baik klinik, RS, maupun RS bersalin diharapkan dapat meningkatkan cakupan program KB, “ ungkap Sudibyo. “Saat ini saja, ‘Aisyiyah telah mengelola dan mengembangkan 87 Rumah Sakit Umum, 16 RS Ibu dan Anak, 70 RS Bersalin, 106 Balai Pengobatan (BP), 20 Balkesmas, 76 BKIA, 105 Rumah Bersalin, serta posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Sudibyo lebih lanjut. “Selain itu, ‘Aisyiyah turut serta memberikan pelayanan ke masyarakat miskin/dhuafa melalui RS, Rumah Bersalin ‘Aisyiyah/Klinik ‘Aisyiyah. Sementara itu, pelayanan kesehatan gratis melalui RS baru terlayani di 6 (enam) RS ‘Aisyiyah yang terletak di Ponorogo, Samarinda, Klaten, Pekajangan, Kota Padang, dan Pariaman.”

Meskipun misi ‘Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatannya dapat disinergikan dengan program KKB. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut adalah meningkatkan pendidikan, kebudayaan, memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi, memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas, kegiatan sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, juga lingkungan hidup. Hal ini selaras dengan misi BKKBN yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. (Humas/AH/AT/Dn)

Jamsotek Dukung BKKBN Wujudkan

Pelayanan KB Berkualitas 

Bandung 20/11 2012 (KNIB) 15. -Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional- Bandung (19/11/2012)- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama  Jamsostek sepakat untuk menyiapkan petugas kesehatan agar mampu memberikan pelayanan KB yang efektif dan berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan Pelatihan Teknologi Kontrasepsi Terkini (TKT) atau Contraceptive Technology Update (CTU)  selama 3 hari yang diikuti oleh 10 orang peserta (bidan dan dokter) pada tanggal 19 November-22 November 2012 di Grha Ciumbuleuit Guest House, Bandung Jawa Barat.

Pelatihan ini merupakan sarana untuk menjaga kualitas pelayanan KB yang diberikan oleh tenaga medis, karena dengan mengikuti pelatihan ini, para dokter dan bidan dapat mengikuti perkembangan Teknologi Kontrasepsi Terkini.

Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), berkewajiban menyediakan pelaksanan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam pemberiaan pelayanan keluarga berencana bagi peserta JPK.

Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja.
JPK (jaminan pemeliharaan kesehatan) adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan  pengetahuan,  dan  pengobatan,  secara  efektif   dan   efisien.   Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK ( Kartu Pemeliharaan Kesehatan ) sebagai   bukti  diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah  satu  jenis pelayanan   kesehatan    yang  dapat  diperoleh melalui program JPK adalah Pelayanan   Kesejahteraan ibu  dan  anak,   berupa   pelayanan   imunisasi   dasar (BCG, DPT, Polio),  pelayanan KB  (IUD, vasektomi,  tubektomi,  suntik).  Dimana manfaat JPK bagi perusahaan yakni  perusahaan  dapat  memiliki  tenaga  kerja  yang  sehat,  dapat  konsentrasi  dalam bekerja sehingga lebih produktif.

Kepala Pelayanan Divisi JPK, Endro Sucahyono mengatakan baru pertama kali ini perusahaan  BUMN mendukung secara langsung program BKKBN dengan dananya sendiri. “ini bentuk nyata kita dalam mendukung program KB Mandiri,” tegasnya. Sebelumnya Endro menambahkan, pelatihan ini sudah dilakukan di Surabaya dan Batam.

Peran Perusahaan di dalam pelaksanaan Program KB telah berlangsung sejak tahun 80-an. Program KB Perusahaan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian peserta KB baru dan peningkatan kesejahteraan karyawan. Program KB Perusahaan terbukti bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik bagi karyawan maupun perusahaan. Karyawan yang menjadi peserta KB akan lebih sejahtera karena melalui program KB mereka dapat menghemat biaya pendidikan, kesehatan dan meminimalisir biaya keperluan rumah tangga. Sedangkan dari sisi Pemilik Perusahaan, keuntungan yang bisa diperoleh berupa peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan, sehingga perusahaan dapat memperoleh output yang lebih besar dan dapat menghemat biaya-biaya yang terkait dengan masalah kesehatan karyawan.

Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat, dr. M. Tri Tjahjadi, MPH mengatakan bahwa peran pihak swasta lebih besar ketimbang pemerintah. Pelayanan  KB di sektor swasta mencapai 65 persen untuk akseptor yang mengulang, sedangkan akseptor baru jumlahnya mencapai 45 persen. “Kalau tidak dirangkul tidak dilayani takutnya drop out, “ tegas Tri.

Beberapa tahun ini memang perkembangan program KB sektor swasta semakin menurun dan hampir tidak terdengar lagi. Penyebabnya antara lain Pertama, melemahnya kegiatan  Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)  dan konseling kepada pegawai perusahaan.  Kedua,  kompetensi tenaga  provider (bidan dan para medis) yang masih kurang dalam memberikan konseling. Ketiga, belum sepenuhnya materi KIE tersedia di tempat pelayanan KB di perusahaan. Hal ini mengakibatkan pengetahuan dan sikap para karyawan yang masih ragu ragu untuk ikut ber-KB. Keempat, komitmen Pimpinan Perusahaan terhadap program KB yang semakin melemah.

“Kita akan terus berkerja bersama-sama dengan pihak swasta, karena kalau tidak hati-hati tahun 2014 akan ada 700 ribu yang akan dicabut, dan 680 ribu yang akan dipasang”, ungkap Tri.

Pelayanan kontrasepsi sudah menjadi kebutuhan dasar hidup layaknya kebutuhan untuk memperoleh sandang,  papan dan pangan bagi setiap keluarga. Secara global telah diakui bahwa hak untuk memperoleh pelayanan kontrasepsi adalah komponen penting dari hak-hak seksual dan reproduksi dari seseorang yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia secara umum yang bersifat universal. Meskipun demikian, sampai saat ini masih belum ada kejelasan, apakah semua jenis pelayanan kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana menjadi paket manfaat dalam sistem asuransi yang akan diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kedepan diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia harus bersifat komprehensif dan berbasis pada paradigma pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga menjamin orang bisa kembali bekerja dan beraktifitas secara normal.

Sistem pembiayaan kesehatan yang belum tertata dengan baik menjadi pemicu potret buruk pelayanan kesehatan di Indonesia. Kedepan, integrasi jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan diharapkan menjadi terobosan penting dalam reformasi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia.(re-humas bkkbn/Dn)

Plt.Kepala BKKBN Sekretaris Utama Drs.

Subagyo MA

 Program KB Berwawasan Kependudukan

 

Plt. Kepala BKKBN, Sekretaris Utama, Drs. Subagyo, MA

Bandung 14/11 2012 (KNIB) 14. -Program Kependudukan dan Keluarga Berencana sangat berkaitan erat dengan segala aspek kehidupan keluarga. Sesuai dengan pengembangan fungsi-fungsi  keluarga, yang berdasarkan siklus hidup keluarga, sudah tentu ada kaitannya dengan penggunaan program KB yang dilandasi dengan pola hidup keluarga berwawasan kependudukan.

Hal itu disampaikan Plt. Kepala BKKBN Sekretaris Utama Drs. Subagyo,MA, pada Pertemuan Evaluasi Nasional Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Kerjasama BKKBN Dengan TNI Tahun 2012 di Bandung, 12- 14 Novemver 2012.

Lebih jauh disampaikan, Apabila kita menengok ke belakang bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009, yang juga merupakan lanjutan dari dukungan jajaran TNI selama ini dalam program kependudukan dan keluarga berencana. Diawali melalui kegiatan Operasi Manunggal KB-Kes ABRI, TNI-Manunggal KB-KES, SURYA BASKARA JAYA, PELANGI NUSANTARA, SAIL Bunaken, SAIL Banda, SAIL Wakatobi – Belitong, SAIL Morotai dan akan terus berkembang program dan kegiatan mengikuti perubahan lingkungan strategis.

“Hal lain yang perlu juga saya sampaikan adalah jajaran TNI di daerah melalui peranan para Pangdam, dan Danrem serta sampai lini lapangan Danramil dan Babinsa sudah secara langsung dan pro-aktif melakukan penyuluhan dan penggerakan kepada keluarga sasaran. Para Danramil dan Babinsa di hampir seluruh provinsipun sudah mendapatkan pelatihan dalam  penggerakan Program KKB. Menurut data yang kami peroleh hasil dari pelatihan tersebut sangat bermakna dalam mengajak serta masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi khususnya MKJP.  Hal ini sangat membantu BKKBN yang sedang mengalami krisis kekurangan tenaga Penyuluh KB di desa dan kelurahan sejak otonomi daerah karena banyak dialih tugaskan,” tandas Subagyo.

Selain hal tersebut, tambah Sekretaris Utama BKKBN, juga kegiatan Baksos TNI KB Kes percepatan revitalisasi program KB kerjasama BKKBN dengan TNI selama tiga tahun ini, telah berhasil memberikan semangat kepada berbagai pihak termasuk para penentu kebijakan dan media massa serta masyarakat untuk bangkit dan menggairahkan kembali citra program KB, yang sebelumnya mengalami masa-masa suram dan kurang menguntungkan.

Subagyo menilai, Tingginya komitmen TNI dalam mensukseskan program KB dilatarbelakangi oleh persoalan kependudukan antara lain; jumlahnya yang besar disertai kualitasnya yang rendah. Apabila keadaan seperti ini tidak ditangani secara serius, maka dikhawatirkan akan menjadi musibah bagi masyarakat dan negara. Penduduk yang berkualitas dalam matra pertahanan rakyat semesta adalah asset, namun bila kualitasnya rendah justru sebaliknya akan menjadi rentan terhadap keamanan dan ketahanan bangsa.

“Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, apabila diimbangi dengan kualitas yang baik. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan, bahkan tidak mustahil akan menjadi “bencana bagi bangsa kita”, karena penduduk dengan kualitas yang rendah akan mempengaruhi kondisi ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Gejala tersebut sekarang ini sudah terjadi di depan mata, mulai dari global warming, pencemaran udara, perusakan lingkungan yang ujungnya banjir dimana-mana, longsor, meletusnya gunung merapi, tsunami, serta gizi buruk, bahkan pelecehan TKI dan lain-lain. Ini semua adalah bencana yang akar masalahnya berawal dan bermula dari persoalan hulu yakni “penduduk yang banyak, tetapi kualitasnya rendah”.

“Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil  penilaian  UNDP, hasil perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Indonesia tahun 2011 memperlihatkan angka yang mengejutkan dimana angka tersebut melorot dari  tahun  2010, yakni  berada  pada posisi 124 dari 187 negara di dunia, pada  tahun 2010  berada  pada  posisi ke 108 dari 169 negara. Terdapat tiga faktor penyebab rendahnya IPM di Indonesia yaitu dari sektor  pendidikan, kesehatan dan pendapatan rata-rata warga negara yang  masih rendah,” demikian Sekretaris Utama BKKBN Subagyo.

Beberapa harapan Plt. Kepala BKKBN Drs. Subagyo, MA untuk mewujudkan percepatan revitalisasi Program  Kependudukan dan KB secara nasional dapat terealisasi dengan baik. Pertama; dalam kondisi tenaga Petugas KB di desa/kelurahan yang selama ini menjadi ujung tombak program KB sudah banyak berkurang karena selama otonomi banyak yang beralih tugaskan ke instansi lain, maka mohon dukungan jajaran TNI menggiatkan peranan Danramil dan Babinsa selama membantu melakukan penyuluhan dan penggerakan program KB seperti yang telah dilakukan secara optimal saat ini di beberapa daerah.

Kedua; dalam hal pengembangan program ketahanan keluarga sebagai upaya menyiapkan SDM sedini mungkin, khususnya melalui kegiatan Bina Keluarga Balita dan Remaja, mohon agar di semua Asrama TNI difasilitasi pembentukkan kelompok-kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, dan Pos-Pos kegiatan KB dengan meningkatkan peranan tenaga kader para istri prajurit, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat sekitarnya.

Ketiga; untuk mengembangkan program pendekatan pelayanan kepada sasaran KB, ke depan kita akan melakukan pelatihan bagi tenaga medis termasuk tenaga medis di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan TNI.

Keempat; dalam menjaga kelangsungan dan kualitas kesertaan ber-KB, agar memprioritaskan sasaran PUS muda paritas rendah, dan pemakaian alat/obat kontrasepsi, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan TFR sekaligus berdampak terhadap penurunan LPP.(re-humas bkkbn/Dn)

Banyak Akseptor Pria di Jaksel Risih

Gunakan Kodom 

Jakarta, 12/10/2012 (knib) 13. - Upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan menggunakan alat kontrasepsi, tidak hanya butuh partisipasi perempuan saja. Namun, peran serta pria juga sangat dibutuhkan. Sayangnya di Jakarta Selatan tingkat partisipasi pria menjadi akseptor Keluarga Berencana (KB) masih rendah, karena banyak pria merasa tidak nyaman menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom atau operasi vasektomi.

“Dari Januari sampai Agustus tahun ini, akseptor baru di Jakarta Selatan berjumlah 61.844 orang. Tapi akseptor pria tidak lebih dari 5 persen,” ujar Unas Affandi, Kepala Kantor KB Jakarta Selatan, Jumat (12/10).

Menurut Unas, kurangnya peran serta pria dalam menggunakan alat kontrasepsi karena faktor psikis. Salah satunya, merasa tidak nyaman saat menggunakannya. “Ada dua alat kontrasepsi untuk pria, kondom dan cara medis operasi pria dengan vasektomi. Banyak yang merasa tidak nyaman pakai kondom atau belum siap kalau harus vasektomi,” jelasnya.

Unas mencatat, jumlah akseptor baru pada tahun 2012 ini meningkat 25 persen dibanding 2011 dalam periode yang sama. Ditargetkan, hingga akhir tahun akseptornya bisa mencapai 68 ribu. “Akan bertahap untuk pendekatan ke pria masalah alat kontrasepsi. Saat ini saja akseptor perempuan masih banyak yang hanya suka pakai pil dan suntik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Peran Serta Masyarakat Kantor KB Jakarta Selatan, Ilwan Wabidi mengungkapkan, untuk menambah pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pihaknya telah menyosialisasikan mengenai alat kontrasepsi sejak dini di sekolah-sekolah. “Sudah ada 30 sekolah baik SMP atau SMA yang telah mendirikan Pusat Informasi Konsultasi (PIK) reproduksi remaja. Agar di kemudian hari mereka sudah lebih familiar dengan alat kontrasepsi,” tambahnya.

Pihaknya mencatat, saat ini akseptor KB aktif di Jakarta Selatan sebanyak 183.328. Sedangkan Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdata oleh Kantor KB Jakarta Selatan berjumlah 229.261 pasangan. (hs)

Enam Pesan Kepala BKKBN

Kepala BKKBN Dr dr Sugiri Syarief, MPA

Bogor 11/10 2012 (KNIB) 12. -Kepala BKKBN Dr dr Sugiri Syarief, MPA, menyampaikan enam pesan kepada para petugas lapangan KB, para kader KB, dan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) pada acara Jambore  Jambore PLKB/PKB dan IMP Tingkat Nasional tahun 2012 di Bogor, Selasa (9/10/12).

Pertama, agar meningkatkan kualitas pelayanan KB terutama pemakaian kontrasepsi MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang).   Kedua, dalam meningkatkan kapasitas SDM pengelola program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) di lini lapangan, Sugiri meminta agar selalu meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan program KKB. Ketiga, dalam rangka memberdayakan remaja yang jumlahnya sangat banyak (64 juta), untuk mengambengkan program GenRe (generasi berencana). Agar para remaja menjadi generasi berencana yang akan merencanakan keluarganya dengan baik dan dapat menghindari diri dari 3 (tiga) trias KRR yaitu bebas dari Narkoba/HIV/AIDS dan seks bebas. Keempat, meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Maka, perlu terus mendorong kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif (UPPKS/usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera) agar mendapat akses terhadap sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan, seperti permodalan, pemasaran dan teknis produks. Disamping itu harus tetap kita dorong agar para anggota kelompok UPPKS tersebut tetap menjadi peserta KB mantap. Kelima, pembinaan ketahanan keluarga dengan fokus meningkatkan ketahanan keluarga melalui peningkatkan dalam pengasuhan anak, pembinaan remaja dan peningkatan kualitas hidup lanjut usia dengan mengembangkan kelompok BKB, BKR dan BKL. Keenam, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung program kependudukan dan KB. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras para petugas lapangan yang dibantu oleh para kader melalui penumbuhan, pembinaan dan pengembangan IMP (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB) sebagai wadah untuk memberikan pelayanan sekaligus penyampaian pesan program kepada masyarakat.

Pada Kesempatan yang sama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr dr Sugiri Syarief, MPA menghimbau kepada seluruh bupati/walikota untuk memperhatikan keberadaan petutas lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB) dan  menambah jumlahnya sesuai dengan kemampuan masing-masing wilayah.

„Saya mengusulkan untuk mengisi kebutuhan tenaga petugas lapangan KB lebih spesifik,” kata Sugiri,  saat memberi arahan pada acara

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Nasional tidak hanya sekedar upaya untuk mengendalikan kelahiran saja, tetapi juga menyangkut upaya-upaya yang terkait dengan pemberdayaan dan perencanaan keluarga menuju keluarga kecil bahagia sejahtera. “Program yang kita geluti selama ini adalah program investasi sumber daya manusia yang hasilnya tidak dapat seketika kita nikmati seperti program-program yang bersifat fisik,” ujarnya.  Sugiri mengatakan, tantangan yang dihadapi dalam program KKB Nasional di masa mendatang masih cukup berat. Selain kuantitas penduduk Indonesia yang masih sangat besar (ranking 4 besar di dunia), kualitas SDM juga masih memprihatinkan.  Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia, menduduki ranking 108 dari 187 negara, angka kematian ibu 228/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi 34/1000.

Untuk itu perlu langkah-langkah untuk penguatan lini lapangan antara lain menyediakan dukungan sarana dan prasarana petugas lapangan, melakukan fasilitasi dan advokasi para pemegang kebijakan tentang ratio kebutuhan tenaga petugas lapangan KB yang saat ini berjumlah 21.600 orang. “Idealnya satu petugas lapangan membina satu sampai dua desa saja,” ujarnya.

            Peran Petugas Lapangan KB (PLKB)/Petugas KB (PKB) sangat besar terhadap keberhasilan Program KKB. Untuk itu, saat ini telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama beserta perangkatnya antara BKKBN dengan Menpan, Badan Kepegawaian Nasional dan Departemen Dalam Negeri yang dapat dipergunakan sebagai dasar bagi pembinaan dan pengembangan peran PKB. Menurutnya, perubahan mendasar dalam pengelolaan program KKB Nasional adalah disahkannya Undang-Undang No 52 tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dimana BKKBN yang tadinya badan yang menangani program KB Nasional saja telah berubah fungsinya termasuk menangani masalah pengendalian penduduk. (humas bkkbn)

GERAKAN KB MENEMBUS DESA

KEPULAUAN DAN PERBUKITAN

Jakarta 26/9 2012 (KNIB) 11. -Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 1 miliar orang pada tahun 2100. Bahkan jumlah tersebut bisa meningkat bila tidak dikendalikan. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus menerus menyosialisasikan program KB sebagai upaya untuk dapat mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk.

Berbagai cara telah dilakukan untuk dapat mensukseskan program KB di Indonesia baik oleh BKKBN sebagai Lembaga yang memang bertugas untuk melaksanakan program-programnya ke seluruh antero Nusantara ataupun oleh pihak-pihak tertentu yang tergerak untuk membantu mensukseskana program KB di daerahnya masing-masing.

Mengarungi Lautan Untuk Program KB

Muhammad Salim Garusun (39 tahun) adalah satu dari 4 PLKB di kecamatan Menui Kepulauan yang harus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya untuk memasyarakatkan Keluarga Berencana. Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Prop. Sulawesi Tengah. Kecamatan Menui Kepulauan terdiri dari 19 desa antara lain Desa Kofalagadi, Desa Masadian, Desa Matano, Desa Matarape, Desa Morompaitonga, Desa Ngapaea, Desa Padei Darat, Desa Padei Laut, Desa Pandala, Desa Pulau Tiga, Desa Samarengga, Desa Terebino, Desa Torukuno, Desa Ulunambo. Desa-desa yang keberadaannya terpisah di pulau-pulau kecil merupakan suatu tantangan bagi Muhamad Salim Garusun.

Muhamad Salim Garusun menjelaskan bahwa dari Kecamatan Menui Kepulauan membutuhkan waktu 15 jam perjalanan laut dengan perahu motor untuk mencapai Ibu Kota Kabupaten Morowali (Kabupaten Morowali terbentuk 1999). Sedang untuk mencapai 19 desa yang di pulau terpencil jika ditempuh dengan perahu sampan masing-masing bisa menghabiskan waktu setengah hari perjalanan.

“Karena Kecamatan Menui Kepulauan terpisah dengan Kabupaten Morowali dan desa-desanya juga terpisah. Ada 19 desa bentuknya pulau-pulau kecil. Saya, kalau pakai sampan, berangkat pagi hari baru sampai sore. Kalau saya datangi semua desa, berarti menghabiskan waktu 19 hari. Jadi untuk mempersingkat waktu harus pakai speed boat, agar bisa ditempuh 1 jam atau 30 menit dari satu desa ke desa lain” ujar Salim yang menjadi PLKB sejak 2009 dan mengaku kondisi geografis yang ada, tidak menyurutkan tekad untuk menaklukkannya demi keberhasilan program KB.
Yang menjadi tantangan baginya adalah, jika musim penghujan, kondisi angin dan gelombang laut sering menjadi penghalang. Tidak ada jalan darat yang bisa dilalui di desa-desa, karena pulau-pulau nya terdiri dari gunung bebatuan. Yang sangat menyedihkan belum ada aliran listrik yang masuk ke desa-desa. Listrik hanya ada di pulau kecamatan saja.
Dari sisi budaya,disebutkannya tidak menjadi hambatan berat. Dijelaskan di Kecamatan Menui Kepulauan masih ada pulau yang ditempati suku asli yaitu suku orang Bajo yaitu pulau Tiga dan Pulau Masadian. Dulu dua pulau ini yang paling susah dimasuki, karena pola pikir mereka yang masih tertinggal karena memang mereka tidak sekolah dan memang di pulau tersebut tidak ada sekolah, cerita Salim. Namun setelah dilakukan penyuluhan, mereka mulai ada yang mau berKB. Awalnya hanya pil dan suntikan, namun berkembang kesemua alat dan cara kontrasepsi, urai Muhamad Salim Garusun penuh syukur.
Relatip baru.
Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah otonom yang terbentuk bersama dengan dua kabupaten lainnya di Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Poso, yang wilayahnya membentang dari arah tenggara ke barat dan melebar ke bagian timur, serta berada di daratan Pulau Sulawesi. Namun wilayah lainnya terdiri dari pulau-pulau kecil.
Bagian paling utara terdapat wilayah Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara, di bagian paling selatan terdapat wilayah Kecamatan Menui Kepulauan, yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil. Sedangkan di bagian timur adalah perairan Teluk Tolo serta bagian paling barat terdapat wilayah Kecamatan Mori Utara.
Kabupaten Morowali secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banggai dan Perairan Teluk Tolo. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan,Sulawesi Tenggara, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una
Luas daratan Kabupaten Morowali diperkirakan kurang lebih 15.490,12 km 2 atau sekitar 22,77 persen dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah Kabupaten Morowali menempati urutan pertama bila dibandingkan dengan luas daratan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah.
Kabupaten Morowali terletak antara 01031’12” Lintang Selatan dan 03046’48” Lintang Selatan serta antara 121002’24” Bujur Timur dan 123015’36” Bujur Timur. Saat dibentuk pertama kalinya, ibukota Kabupaten Morowali bertempat di Kolonodale. Kini, ibukota definitif (sesuai undang-undang) telah difungsikan sejak 2 Mei 2006, yakni di Bungku (Bungku Tengah). Bungku berbatasan dengan laut (Perairan Teluk Tolo) sehingga dapat dicapai melalui laut, darat, atau kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi geografis wilayah lainnya. (Re.kb/Re Morowali/YANGKUNG).

Separuh Waktunya Untuk Gerakan KB

Dr. Alferth Langitan, SpB

Dr Alfreth Langitan, SpB (52 tahun) yang berdinas di RSUD Undata Palu, adalah salah satu pionir vasektomi di pulau Sulawesi. Hampir separuh waktunya dihabiskan untuk membantu menyukseskan program KB terutama dalam medis operatif pria (MOP) atau yang lebih dikenal dengan vasektomi. Hampir seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah pernah didatangi pria ini untuk melakukan operasi vasektomi gratis.
Menurut Dr Alfreth Langitan, SpB vasektomi merupakan ilmu non kurikulum yang belum tentu dikuasai semua dokter. Ia pun tak segan-segan mengajarkan ilmunya kepada dokter-dokter di kabupaten Sulawesi Tengah dan provinsi lain di Sulawesi untuk juga bisa melakukan vasektomi. Dr Alfreth juga memberikan training kepada dokter-dokter di kabupaten, dengan cara melibatkan mereka pada operasi yang ia lakukan.
Dengan training, diharapkan agar dokter-dokter daerah pun nantinya sudah bisa melakukan vasektomi sendiri di rumah sakit kabupaten, sehingga pasien tidak perlu jauh-jauh harus ke ibukota provinsi untuk melakukan vasektomi.
Menurut Alferd, penerima Penghargaan Nasional dari BKKBN untuk pioner vasektomi Sulawesi Tengah pada tahun 2010, khusus untuk Sulawesi Tengah, VTP (vasektomi tanpa pisau) mulai diperkenalkan sejak tahun 2007 yaitu di Sabang kabupaten Donggala. Setelah itu segala macam kendala kita hadapi, mulai dari demografi, infrastruktur, kondisi jalan kepulauan juga waktu. Target di tahun pertama kita 150 orang, tapi realitanya lebih dari 200 hampir 300 orang untuk MOP. (Re.kb/YANGKUNG)

Hampir Tenggelam Saat Tunaikan Tugas

Peran aktif para tenaga kesehatan memang sangat dibutuhkan untuk suksesnya program KB. Agar minat untuk ikut Keluarga Berencana (KB) di daerah-daerah pelosok makin tinggi, peran aktif para bidan dapat diberdayakan untuk mendukung kesuksesan program KB. Untuk mencapai target kependudukan di daerah pelosok bukan hal yang mudah.
Kondisi geografis suatu daerah sangat menentukan tingkat kesulitan untuk mencapainya. Untuk mencapai suatu desa, Safia Huma harus menyeberangi Samudera Pasifik. Ia pernah hampir tenggelam saat akan menolong seorang pasien disalah satu pulau yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Untung saja, masih tertolong oleh si pemilik kapal yang ditumpanginya. Walaupun ia harus kehilangan Bidan Kitnya.
Menurut Safia Huma yang seorang bidan dan sekarang bertugas sebagai Kabid KB di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara, banyak suka dan duka yang dialaminya saat berdinas sebagai bidan. Selain hampir tenggelam, ia juga pernah membawa pasien rujukan ke Rumah Sakit yang paling terdekat dengan jarak yang harus ditempuhnya kurang lebih 10 jam. Perjalanan itu dilalui dengan mengendarai gerobak sapi.
Sejak 2008, Bidan Safia berpindah tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Morotai. Tahun 2009, dia berpindah tugas di Badan PP dan KB di Kabupaten yang sama. Sejak tahun 2010 Badan PP dan KB kabupaten Kepulauan Morotai berubah nomenklatur menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD), yang merupakan salah satu dari tiga kabupaten yang telah berbentuk BKKBD.Sejak itulah, Sofia menjabat sebagai Kabid KB di BKKBD Kepulauan Morotai dan bertanggung jawab untuk keberhasilan kesertaan berKB di Morotai. Profesinya yang juga sebagai bidan sangat membantunya untuk mengajak masyarakat berKB, apalagi dirinya juga telah berKB dengan cara medis operatif wanita (MOW).
Pulau Morotai (695 mil persegi/1.800 km²) adalah nama sebuah pulau sekaligus kabupaten definitif baru yang terletak di kepulauan Halmahera, Kepulauan Maluku, Indonesia. Sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara, ia merupakan salah satu pulau paling utara di Indonesia. Kabupaten Pulau Morotai diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. (Re/mas/YANGKUNG)

JUMLAH PENDUDUK INDONESIA SAAT

INI TELAH MELAMPAUI PROYEKSI

NASIONAL

Kepala BKKBN Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA

Bangka belitung, 10/9 2012 (KNIB) 10. – Jumlah penduduk Indonesia telah melampaui angka proyeksi nasional yaitu sebanyak 237,6 juta jiwa dan LPP nya rata-rata 1,49 % atau sekitar 4 juta per tahun.  Meskipun program Kependudukan dan KB telah berhasil menurunkan angka fertilitas dan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, ternyata jumlah penduduk masih terus meningkat. Hal ini disebabkan masih banyaknya jumlah penduduk usia reproduksi sebagai dampak dari tingginya angka kelahiran dimasa lalu. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa pencapaian kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang akan memerlukan upaya yang lebih keras lagi.

Hal itu disampaikan Kepala BKKBN Pusat Dr. Dr. Sugiri Syarief, MPA, pada acara pemantauan bhakti sosial TNI KB-KES tingkat nasional tahun 2012 di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung, pekan lalu.

Lebih jauh disampaikan Sugiri, Menurut hasil SDKI tahun 2007 menggambarkan Total Fertility Rate (TFR) mencapai angka 2,6, kesertaan ber KB 61,4%, sekitar 9,1 % PUS yang ingin ber KB tetapi belum terlayani (unmet need). Dengan kondisi tersebut kami percaya melalui peran TNI beserta jajarannya  dan instansi pemerintah serta seluruh komponen masyarakat maka peserta KB akan semakin meningkat dan sebagai dampaknya angka kelahiran semakin menurun.

“Berbagai permasalahan sosial saat ini yang sering kita temukan adalah terutama kemiskinan, kerukunan dan keharmonisan antar warga masyarakat menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Kondisi seperti ini tidak lepas dari akar permasalahan kependudukan yang apabila tidak ditangani dengan serius dan dikelola dengan baik akan semakin menyulitkan kehidupan keluarga, masyarakat dan akhirnya akan mempengaruhi ketahanan bangsa Indonesia,” papar Kepala BKKBN.

Oleh karena itu, lanjutnya, Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera harus digarap secara serius agar tidak terjadi ledakan penduduk (baby boom) dimasa yang akan datang. Halini berarti menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta semua komponen bangsa termasuk TNI, POLRI, LSOM, swasta, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri.

Menurut Sugiri, Pasca diberlakukannya otonomi daerah Program Kependudukan dan KB di Indonesia sempat melemah. Hal ini karena masih ada yang beranggapan bahwa Program Kependudukan dan KB masih belum menjadi prioritas pembangunan di daerah, terutama daerah dengan jumlah penduduk masih jarang, atau yang PAD-nya rendah. Atau sebaliknya, ada sebagian daerah yang merasa sudah cukup mampu secara finansial beranggapan boleh memiliki jumlah penduduk yang banyak. Padahal kita menyadari bahwa dengan semakin banyak jumlah penduduk, juga akan timbul isu persaingan, memperebutkan kesempatan (seperti kesempatan kerja, mengenyam pendidikan, pelayanan kesehatan, dsb) maupun merebutkan sumber daya alam yang jumlahnya semakin terbatas.

“namun di sisi lain ada hal yang menggembirakan dimana Bapak Bupati Belitung Timur telah menunjukkan komitmennya terhadap Program Kependudukan dan KB yang telah menjadikan program prioritas yang dijalankan di Kabupaten Belitung Timur ini. Atas prestasi dan komitmen tersebut maka Bapak Bupati Belitung Timur telah diberikan penghargaan dari BKKBN yaitu Manggala Karya Kencana (MKK) yang telah diserahkan pada acara puncak Peringatan Hari Keluarga Tingkat Nasional Tahun 2012 di Kota Mataram Provinsi NTB pada tanggal 30 Juni yang lalu.  Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini secara khusus kami menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Bupati dan seluruh masyarakat di Kabupaten Belitung Timur,” puji kepala BKKBN.

Diharapkan, prestasi yang telah dicapai tersebut lebih ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik, mintalah bantuan dan berkonsultasilah dengan pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemimpin-pemimpin informal lainnya. Pilihlah metodologi dan cara-cara yang tepat, lindungi hak azazi manusia, termasuk hak reproduksi dan hak kaum perempuan untuk terbebas dari kekerasan. Ingat program KB bukan sekedar program pengendalian pertumbuhan penduduk semata, tetapi juga program pengaturan kelahiran dan pengasuhan anak secara sehat dan manusiawi. Kita harus menurunkan jumlah kematian ibu ketika melahirkan dan juga menurunkan jumlah kematian anak ketika dilahirkan atau pada saat masih usia balita. Ini adalah misi kemanusiaan yang mulia, misi kemanusiaan yang hakiki dan wajib hukumnya untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab. (Dn)

Bonus Demografi, Jendela Peluang atau

Pintu Petaka

Jakarta, 14 Juli 2012 (KNIB) 9. – Sejak tahun 1989, PBB menetapkan tanggal 11 Juli sebagai hari Kependudukan Sedunia. Tujuannya untuk mengingatkan bangsa-bangsa di dunia mengenai dampak yang akan timbul bila angka pertumbuhan penduduk dibiarkan yang tidak terkendali. Pada tahun 1989 tersebut, jumlah penduduk dunia mencapai 5 milyar. Sedangkan pada peringatan Hari Kependudukan tahun 2011 yang lalu, jumlah penduduk dunia telah menjadi 7 milyar jiwa.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar peringkat ke-4 di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237,6 juta jiwa menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010. Dibandingkan dengan hasil sensus tahun 2000, selama dekade terakhir ini penduduk Indonesia bertambah sekitar 32 juta manusia atau rata-rata 3,2 juta per tahun  dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sekitar 1,49 %. Dengan demikian pada tahun 2012 ini penduduk Indonesia diperkirakan telah berjumlah sekitar 245 juta jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan LPP yang tergolong tinggi tersebut, dalam beberapa dekade mendatang Indonesia akan menghadapi “dinamika kependudukan” yang menarik dan sekaligus menantang. Prof. Dr. Sri Moertiningsih Adioetomo, Guru Besar FE UI dan salah seorang anggota Majelis Kependudukan Koalisi Kependudukan Indonesia, memprediksikan dalam 1 hingga 3 dekade ke depan, Indonesia akan memasuki periode yang sering disebut “Bonus Demografi”, yaitu proporsi penduduk usia produktif merupakan bagian yang sangat besar dari penduduk Indonesia (sekitar 69%), sedangkan rasio angka ketergantungan (Dependency Ratio) mencapai titik terendah. Dengan kata lain, terjadi momen di mana jumlah angkatan kerja sangat besar, namun menanggung beban kelompok usia anak dan lansia yang sangat kecil. Adapun sebagian besar dari penduduk usia produktif pada saat itu, adalah para remaja dan generasi muda pada saat ini.

Proporsi penduduk usia produktif yang  sangat besar tersebut, di satu sisi merupakan aset yang sangat penting yang membuka “jendela peluang” bila berkualitas dan dikelola dengan baik, namun bisa pula menjadi “pintu malapetaka” apabila kita gagal dalam pengelolaannya. Untuk itu, dipandang perlu adanya forum berdiskusi di kalangan generasi muda/ remaja saat ini yang pada 1 atau 3 dekade mendatang diharapkan akan menjadi tokoh nasional atau pemimpin bangsa. Pada saat itu diharapkan para tokoh atau pemimpin tersebut telah memiliki bekal wawasan yang memadai tentang isu dan tantangan bidang kependudukan, termasuk mengenai topic “Bonus Demografi”.

“Debat Masalah Kependudukan di Kalangan Generasi Muda dalam rangka Memperingati Hari Kependudukan Sedunia Tahun 2012” ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2012, Jam 08.00-13.30 WIB, bertempat di Ruang Apung, Perpustakaan UI Kampus Depok. Salah satu pertimbangannya, agar diskusi dalam debat ini dilaksanakan secara ilmiah dan konstruktif dari segi keilmuan. Diskusi yang terarah, diharapkan akan menghasilkan solusi atau komitmen yang positif bagi upaya penanganan isu kependudukan di Indonesia. Debat ini dilaksanakan oleh Koalisi Kependudukan untuk Pembangunan Indonesia, yang diketuai Dr Sonny B. Harry Harmadi, bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (atau BKKBN). Peserta yang terlibat adalah para generasi muda dari berbagai kalangan, seperti: generasi muda partai politik, BEM Universitas, Perkumpulan Pemuda Keagamaan, Pengusaha Muda, hingga perwakilan dari Kementerian/ Lembaga terkait.

Acara Debat tersebut akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, sesi “Memaknai Bonus Demografi” yang akan diantarkan oleh nara sumber: Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo, PhD. Sesi kedua, “Menyikapi Bonus Demografi” akan diantarkan oleh nara sumber: Dr Sonny B. Harry Harmadi. Sedangkan sesi ketiga, “Beraksi terhadap Bonus Demografi” akan diantarkan oleh nara sumber: Dr Sudibyo Alimoeso. (Humas BKKBN/Sara/Dn)

PERILAKU DAN KEPRIBADIAN SESORANG

MENCERMINKAN KONDISI KELUARGA

Kepala BKKBN DIY Dra. Tjondrorini, M. Kes pada tasyakuran HUT KB ke-42 dan hari keluarga ke-19

Yogya 11/7 2012 (KNIB) 8. – perilaku dan kepribadian seseorang mencerminkan kondisi keluarga tempat di mana seseorang di lahirkan. Dalam kontek ini refitalisasi peran dalam keluarga harus dijalankan secara terarah intensif efektif dan efisien sehingga akan melahirkan generasi yang tangguh yang mampu melanjutkan estavet pembangunan bangsa di masa yang akan datang.

Hal itu disampaikan Kepala BKKBN DIY Dra. Tjondrorini, m.Kes Tasyakuran dalam rangka HUT KB Ke 42 dan Hari Keluarga ke-19 tahun 2012, Selasa 10/7 2012 di halaman Kantor BKKBN DIY. Secara nasional telah diperingati di NTB tanggal 30 Juni yang lalu dan dibuka resmi oleh Wakil Presiden RI.

Diungkapkan, peringatan hari keluarga merupakan momentum yang sangat istimewa. “Kita semua adalah asal dari keluarga di mana keluarga merupakan muara segala aktivitas, segala beban semuanya ada pada keluarga,” katanya.

“Kita tahu bahwa keluarga merupakan unit terkecil yang membagi peran strategis dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Hal ini tidak berlebihan mengingat keluarga merupakan garda terdepan untuk mewujudkan fungsi-fungsi keluarga khususnya dalam pembentukan karakter seseorang sejak tahap awal pertumbuhannya. Dalam keluargalah disemaikan benih-benih kasih sayang yang dibutuhkan tumbuh kembang yang optimal bagi anak-anak yang dilahirkan untuk menjadi generasi penerus yang tangguh,” tandas Tjondrorini.

Kepala BKKBN DIY mengharapkan momentum itu dapat membuka nurani keluarga dan masyarakat untuk lebih memperhatikan peran dan fungsi dari masing-masing anggota keluarga baik sebagai ayah, ibu, atau anak dalam suasana komunikasi dan interaksi yang harmonis yang pada akhirnya akan memberikan ketahanan keluarga yang lebih baik.

“Saya kira kita semua menyadari bahwa kadang-kadang kita melupakan peran kita dalam keluarga kita masing-masing sementara kita disibukkan dengan tugas-tugas baik sebagai anggota masyarakar , PNS atau anggota instansi yang lain dengan kesibukan yang luar biasa yang terkadang kita melupakan keluarga kita. Karena itu inilah saatnya momentum hari keluarga untuk berintrospeksi sebagaimana keluarga kita atau peran kita sebagai anggota keluarga,” katanya.

Tjondrorini mengemukakan, satu-satunya yang bisa dilakukan dalam persoalan keluarga adalah meningkatkan komunikasi yang lebih baik lebih terbuka diantara anggota keluarga maupun masyarakat dilingkungannya.

“Dengan komunikasi yang lebih baik diharapkan mampu mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan konflik hingga dapat diwujudkan suasana keluarga tenteram, aman, damai sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik,” Demikian Kepala BKKBN DIY sambil ditambahkan momen hari keluarga ini bisa sebagai sejauh mana keluarga menanamkan nilai-nilai agama, sosial budaya, cinta kasih, memberikan dukunganyang diperlukan sebagai anggota keluarga terutama oleh ayah ibu bagi anak-anaknya.  (Dn)

BER KB SEBAIKNYA PILIH KONTRASEPSI

SECARA RASIONAL !

Kepala Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pemberdayaan Kelembagaan BKK PP KB Kabupaten Bantul, Suryadi Raharjo, SH.

Bantul 24/6 (KNIB) 7. -Kepala Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pemberdayaan Kelembagaan BKK PP KB Kabupaten Bantul, Suryadi Raharjo, SH., mengajak masyarakat dalam menggunakan kontrasepsi jangan karena anut grubyuk. “Pilih dan gunakan kontrasepsi secara rasional sesuai dengan tujuan, kebutuhan dan kondisi kesehatan tubuh akseptor” tegasnya.

Himbauan ini disampaikan pada saat putaran akhir Safari KIE di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul pada tanggal 18 Juni 2012. Safari telah dilaksanakan sejak tanggal 6 Juni 2012 di seluruh dusun di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak.

Safari KIE terselenggara atas fasilitasi dari Gerakan Swadaya Masyarakat (GSM) Putro Linuwih.Gerakan Swadaya Masyarakat (GSM) Putro Linuwih adalah proyek sponsorship yang lahir dari hasil kerjasama antara Yayasan Teratai Putih, bernaung di bawah PKK Provinsi D.I Yogyakarta, dengan ChildFund Indonesia. GSM Putro Linuwih bekerja di wilayah dampingan yang meliputi Kecamatan Pandak (Desa Wijirejo dan Gilangharjo) dan Kecamatan Bambanglipuro (Desa Sumbermulyo dan Mulyodadi) mendampingi 1500 anak asuh yang menerima manfaat dari sponsor.

Seharusnya dalam memilih dan menggunakan kontrasepsi calon akseptor mendasarkan diri pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu bisa dalam rangka menunda kehamilan, mengatur jarak kelahiran atau mengakhiri kehamilan. “PUS dengan istri umur kurang dari 20 tahun tentu berbeda pilihan kontrasepsi dengan PUS yang ingin mengakhiri kehamilan. Kontrasepsi Suntik, Pil atau Kondom cocok bagi PUS yang ingin menunda kehamilan” ujar Suryadi.(re- bantul.go.id/mythek/dn)

Lansia Terus Berkarya dan Mengabdi

Para lansia potensial tidak perlu berkecil hati untuk menjadi lansia. Karena meski sudah lansia tapi masih bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan bahkan bangsa dan negara

Jakarta 19/6 2012 (KNIB) 6. -Para lansia potensial tidak perlu berkecil hati untuk menjadi lansia. Karena meski sudah lansia tapi masih bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan bahkan bangsa dan negara. Lansia tetap bisa memberikan pengabdian terbaiknya dalam bentuk yang lain.

Perhatian pemerintah memberikan perhatian sangat tinggi terhadap lanjut usia (lansia). Itu artinya pemerintah sudah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan bagi lansia termasuk para lansia ini mau dikemanakan, tentunya ke arah kehidupan kesejahteraan yang lebih baik termasuk perhatiannya terhadap kesehatannya.

Karena untuk memberdayakan lansia itu tidak dapat dilakukan sendirian, maka harus dilakukan secara lintas sektoral secara bersama. Semua memiliki tugas masing-masing sesuai kebutuhan yang dipelukan lansia, ada kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, komunikasi, pemberdayaan dan masih banyak lagi lansia.

Demikian diungkapkan Dr Sudibyo Alimoeso, MA, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN ketika diminta pendapatnya terkait nasib orang-orang lansia. Menurutnya, di Indonesia ini dari seluruh lansia yang ada 80 persen di antaranya potensial dan hanya 20 persen saja yang kurang potensial yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Maka lansia yang 80 persen potensial itulah yang harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya kementrian-kementrian termasuk BKKBN. Kementrian-kementrian dan BKKBN itulah yang harus melakukan pemberdayaan dan pemanfaatan lansia potensial tersebut.

Mantan Sekretaris Utama BKKBN ini mengatakan, untuk memperiapkan second carrier bagi lansia ini, perlu dilakukan persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan tersebut bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Kalau secara individu mereka bisa bergerak ke mana saja atas nama diri dan pribadi yang bersangkutan. Tetapi bisa juga dilakukan secara berkempok-kelompok.

”Saya kira yang paling bagus lansia ini sudah mempunyai kearifan, kebijaksanaan sehingga mereka nanti bisa memilih untuk menjalani second carrier-nya sebagai diri pribadi sendiri atau akan bekerja bersama kelompoknya maupun wadah yang sudah banyak tersedia, seperti perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan lansia ini,” urainya.

Tapi yang penting, kata Sudibyo, kegiatan pemberdayaan terhadap lansia ini tetapi dilakukan pemerintah maupun BKKBN. Benar, para lansia tersebut sudah pandai karena memang merupakan lansia potensial, tetapi itu subtansi yang diinginkan masing-masing sektor bisa dititipkan kepada lansia yang sudah luar biasa ini.

Ia berpesan kepada para lansia potensial jangan berkecil hati untuk menjadi lansia sehingga patah semangat. Karena meski sudah lansia tapi masih bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan bahkan bangsa dan negaranya. Lansia masih tetap dapat memberikan pengabdian terbaiknya bagi nusa dan bangsa dalam bentuk yang lain, tidak mesti harus dalam kegiatan yang formal seperti bentuk yang selama ini dijalani.

”Mereka, para lansia masih bisa mengabdi dan berkarya baik secara sendiri maupun dengan kelompok-kelompok lansia lainnya. Untuk itu teruslah berkarya para lansia, berikan yang terbaik untuk nusa dan bangsa,” ujar Dr Sudibyo Alimoeso, MA. (re-gemari/hari/hnus/dn)

 PESERTA KB PRIA BARU 49 ORANG DI

SUMUT

Medan, 11-05-2012 (KNIB) 5. -Peserta program Keluarga Berencana (KB) pria atau Medis Operasi Pria (MOP) di Sumatera Utara (Sumut) sejak Januari hingga Maret 2012 terhitung baru 49 orang atau 3,51% dari target.
Kepala Seksi Advokasi Pergerakan dan Informasi (Adpin) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumut Anthony memaparkan,jumlah itumasihjauhdaritargetpeserta KB MOP yang harus dicapai tahun ini sebesar 2.960 orang. Namun, dia mengaku yakin target tersebut dapat tercapai. Kalau setiap kabupaten kotadiSumutbisamendapatkan peserta MOP 10 orang setiap harinya, target program ini akan berhasil, kata Anthony.
Menurut Anthony,selama ini kendala yang dihadapi untuk menyukseskan program KB yakni, kurangnya tenaga yang diperlukan untuk melakukan sosialisasi. Padahal sosialisasi sangat penting mengingat saat inikesadaranpriauntukikutber- KB sangat rendah.Saat ini perbandingan peserta KB wanita dan pria adalah 99 wanita dan 1 laki-laki. Selama ini kanimagenya, yang harus ber-KB perempuan. Padahal, pria juga harusnya turut mendukung program KB, kata Anthony.
Pengamat kesehatan, dr Umar Zein berpendapat,sosialisasi sangat perlu ditingkatkan agar masyarakat menyadari pentingnya melaksanakan program KB. Petugas harus memberikan pemahaman bahwa program KB bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, melainkan untuk keluarga itu sendiri agar kesejahteraan terjamin.(JAT)

BKkbN Diminta Supervisi Daerah Tangkal

Babyboom

-drg Widwiono MKes Kepala Perwakilan BKkbN Sumut

yang Baru

Medan, 08-05-2012 (KNIB) 4. Plt Gubernur Sumatera Utara, H Gatot Pujo Nugroho berharap Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKkbN) Perwakilan Sumatera Utara bisa mensupervisi biro-biro pemberdayaan perempuan dan anak di kabupaten dan kota se Sumut tentang upaya menangkal terjadinya Babyboom (ledakan kelahiran anak). Sebab, sejumlah daerah di Sumut sudah menyadari akan terjadinya ledakan jumlah penduduk di wilayahnya masing-masing. “Saya harapkan kepada Kepala Perwakilan BKkbN Sumut yang baru bisa mensupervisi ke daerah untuk melakukan tangkal Babyboom tersebut,” ucap Gatot ketika usai melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Perwakilan BKkbN Sumut yang baru, drg Widwiono MKes di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut di Medan, Dalam pelantikan yang dihadiri anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba, unsur DPRD Sumut, Sekdaprovsu, Nurdin Lubis, para pimpinan SKPD Pemprovsu dan undangan lainnya itu, Gatot menjelaskan, upaya menangkal Babyboom itu terkait dengan sektor pendidikan, pengangguran dan persoalan lahan tempat tinggal. “Berbagai persoalan terkait Babyboom ini menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota bersama pemerintah provinsi untuk bersama-sama menguatkan spirit pemberhasilan program Keluarga Berencana,” tegas Gatot. Gatot menerangkan, BKkbN harus menjadi inspirator, fasilitator dan penggerak program kependudukan dan KB Nasional, sehingga di masa depan seluruh keluarga di Sumut dapat menerima ide keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera. “Kiranya, harapan akan hal tersebut sesuai dengan  misi baru BKkbN yakni penduduk tumbuh seimbang tahun 2015,” jelasnya. Gatot mendesak agar program kependudukan dan KB Nasional ini dilaksanakan secara optimal. Bila tidak, konsekuensinya berupa ledakan jumlah penduduk yang akan terjadi dalam lima tahun ke depan. “Saat ini, dunia telah dihuni kurang lebih 7 miliar penduduk dan 240 juta jiwa di antaranya berada di Indonesia, dengan laju pertumbuhan sekitar 1,49 persen per tahun dan di Sumut sebanyak 12,9 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,1 persen,” urai Gatot. Menurut Gatot, persoalan yang lebih mendasar saat ini adalah proyeksi penduduk Indonesia akan berjumlah 250 juta pada 2015. Dengan kata lain, hingga tahun 2014, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan bertambah tidak kurang dari 14 juta. Pertambahan yang begitu cepat ini akan mengancam ketahanan pangan nasional, memunculkan masalah pada tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itulah, Gatot meyakinkan bahwa perwujudan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas harus disikapi dengan menyukseskan program KB Nasional. Di mana, melalui program tersebut pasangan suami istri akan dibantu untuk mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab, terutama menyangkut usia ideal perkawinan dan melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak dan penyuluh kesehatan bereproduksi. “Mengacu pada semua hal di atas, saya mengimbau kepada seluruh jajaran instansi Pemprov Sumut khususnya dan masyarakat Sumut umumnya, agar bersama-sama mengajak para keluarga atau pasangan usia subur yang belum ikut program KB, menjadi peserta KB yang setia, lestari hingga dapat menata diri sebagai teladan dan contoh bagi masyarakat/keluarga dalam pelaksanaan program KB Nasional,” (JAT)

KB Vasektomi

Diam-Diam Kian Diminati

Hasil penelitian menunjukkan, peserta KB pria jauh panggang dari api. Namun potret lapangan sejumlah daerah justru memperlihatkan animo kaum pria untuk berKB dengan cara vasektomi semakin meningkat.

 

Jakarta 4/5 2012 (KNIB) 3. ”Partisipasi pria untuk ber-KB rendah. Sebagai bukti, persentase pemakaian kondom dan sterilisasi, untuk kondom hanya 1,3 persen dan untuk vasektomi di bawah dua persen sejak 1991.”

Adalah peneliti Pusat Studi Kependudukan  dan Kebijakan UGM, Issac Tri Oktaviatie Ratnaningsih, yang membeberkan informasi itu dalam sebuah diskusi di UGM, Yogyakarta belum lama ini.

Dari hasil penelitiannya tentang dimensi sosial kultural dalam pemilihan metode kontrasepsi pria di Indonesia,  selama ini alkon (alat kontrasepsi) selalu dikaitkan dengan tanggung jawab perempuan. Hal ini dibuktikan tidak hanya mengenai variasi pilihan alkon, melainkan juga frekuensi pemakaian alkon didominasi perempuan.

Sejak awal pencapaian program KB di Indonesia memang lebih difokuskan pada pencapaian target akseptor perempuan. Sehingga citra KB lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai urusan perempuan daripada tanggung jawab pasangan suami istri.

Selain itu, adanya penanganan yang salah atau mitos bahwa vasektomi diartikan sebagai pengebirian dengan pemotongan alat kelamin pria, sehingga dikhawatirkan pria tidak perkasa dan memungkinkan laki-laki berselingkuh, penggunaan kondom kurang praktis menjadikan faktor penghambat partisipasi pria dalam ber-KB.

Anung Trihadi dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY sejalan Assac. Katanya, keterlibatan pria dalam ber-KB masih kurang. Karena selama ini informasi ber-KB hanya diperoleh istri. Ajakan ber-KB seperti yang ada di baleho-baleho, tidak pernah mengajak laki-laki ber-KB.

Melampaui Target

Benarkah demikian? Boleh jadi begitu. Namun, banyak daerah telah berupaya tanpa henti untuk meningkatkan kesertaan kaum pria dalam KB. Salah satunya adalah Sulawesi Barat. Perwakilan  BKKBN Provinsi Sulawesi Barat mengaku telah menyiapkan alat kontrasepsi berupa kondom dalam jumlah memadai untuk mengatasi ancaman ledakan penduduk di wilayah itu.

“Setiap tahunnya kami menyiapkan kondom yang dibagi secara gratis. Ini dilakukan sebagai bagian untuk mewujudkan program pengendalian kependudukan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Abdullah Kemma saat membuka acara sosialisasi program kependudukan dan keluarga berencana (KKB) di Mamuju.

Menurut Abdullah Kemma, pria harus diberikan bekal alkon kondom maupun alkon lainnya untuk menekan angka kelahiran.  “Kondom dibagi secara gratis kepada masyarakat. Terlebih lagi bagi pria pasangan usia subur agar penduduk tumbuh seimbang pada 2015 dicapai,” ungkapnya.

“Kaum pria di Sulbar sejak beberapa tahun belakang ini cenderung ikut program KB. Ini setelah kami lakukan evaluasi sesuai hasil capaian Kontrak Kinerja Provinsi setiap tahunnya, dan mengalami peningkatan,” katanya.

Maka, tak heran bila BKKBN Sulbar optimistis kepesertaan pria dalam program KB melalui medis operasi pria atau vasektomi tahun ini akan terlampaui. Apalagi, selama 2011 kepesertaannya mencapai 140% dari target.

Kepala Bidang KB dan Kontrasepsi Perwakilan BKKBN Sulbar Dahsan mengatakan pada 2011 target vasektomi hanya ditetapkan sebanyak 130 orang. Namun, ternyata jumlah pria yang mengikuti program vasektomi mencapai 182 orang.

“Tahun 2012 kami targetkan sebanyak 170 warga Sulbar mengikuti program vasektomi. Saya optimistis itu dapat terealisasi, bahkan akan melampaui target karena jumlah pendaftar kontrasepsi dalam dua bulan terakhir sudah mencapai sekitar 100 orang,” katanya di Mamuju, baru-baru ini.

Menurut Dahsan, warga Sulbar yang melakukan vasektomi mengalami peningkatan. Pada 2007 hanya empat peserta, tetapi pada 2008 bertambah menjadi 18 peserta, pada 2009 meningkat menjadi 40 peserta, 2010 sebanyak 92 peserta, dan sepanjang 2011 jumlah pesertanya melonjak menjadi 182 peserta.

“Vasektomi sangat efektif dan aman digunakan semua pria karena tidak mempengaruhi kemampuan seksual,” ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi di Surabaya. Di kota itu, minat kaum pria untuk ikut KB kian meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya mereka mengikuti metode operasi pria (MOP) yang digelar Pemerintah Kecamatan Pakal di Terminal Benowo, Surabaya, belum lama ini. Sebanyak 60 pria menjadi peserta KB saat pelayanan di terminal itu digelar.

Camat Pakal, Eddy Christijanto mengatakan animo peserta kali ini naik drastis dibanding kegiatan serupa Januari lalu. Ketika itu pria yang dilayani hanya 23 orang. Kini mencapai lebih dari dua kali lipat.

”Pencapaiannya sebenarnya jauh dari target kami. Awalnya, kami hanya menargetkan tiga orang yang ikut. Tapi yang mendaftar ternyata sangat banyak,” ujar Eddy seraya menambahkan pelayanan vasektomi tersebut juga diikuti warga Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Semampir.(hr/sara)

BKKBN Gandeng BKMT Perkuat Program

 

BKKBN semakin luas menjalin kemitraan. Kali ini Badan Kontak Majelis Taklim dirangkulnya. Berharap masyarakat luas kembali ’melek’ terhadap program Kependudukan & KB (KKB).

Jakarta 4/5 2012 (KNIB) 2. Kembali, BKKBN menggandeng satu lagi lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. Kali ini adalah  Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).  Tujuannya, untuk memperkuat upaya pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Kemitraan ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang diteken oleh Kepala BKKBN Dr dr Sugiri Syarief, MPA dan Ketua Umum BKMT Prof Dr Tuty Alawiyah di Kampus Universitas As-Syafi’iyah, di Jalan Jatiwaringin Raya, Bekasi, belum lama ini.

Penandatanganan itu disaksikan oleh pengurus BKMT seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan Rakernas BKMT. “Organisasi majelis taklim ini sangat besar sekali bahkan sampai di tingkat RT pun ada. Potensinya sangat besar sekali dalam mendukung program kependudukan dan KB. Program KB sekarang ini tidak hanya memasang kontrasepsi saja, tetapi lebih luas lagi,” kata Sugiri.

Nantinya BKMT bisa mendata anggotanya apakah sudah ber-KB atau belum ber-KB, dan siapa saja yang mengalami kesulitan masalah ekonominya. “BKMT berupaya memperbaiki nasib mereka. Jika ada yang hamil ya disarankan untuk memeriksakan kehamilannya, yang belum ber-KB dimotivasi untuk ber-KB,” ujarnya.

Salah satu kegiatan yang segera dilakukan adalah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan program KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) bagi para pengurus majelis taklim, ustadz dan ustadzah, dan aktivis majelis taklim.

“Jadi, MoU ini mendorong untuk mewujudkan seluruh rakyat lebih sejahtera. Tahun 2012 ini BKMT akan bergerak. Program KB tidak hanya memasang kontrasepsi saja, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan ibu,” kata Sugiri.

Ketua Umum BKMT Tuty Alawiyah mengatakan, pada saat berdiri pada 1 Januari 1981, BKMT memiliki anggota sebanyak 730 majelis taklim. Kini anggotanya mencapai 11.000 lebih dengan massa sekitar 48.000.

“BKMT mengutamakan untuk memberdayakan umat dan memperkuat akhlak bangsa. Kami juga memperhatikan pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, menuju Indonesia yang bermartabat. Sebuah ayat menyebutkan khawatirlah kamu, meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah,” kata mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini.(hr/sara)

Menanti Kelahiran BKB PAUD

MEMPERTAJAM KETAHANAN KELUARGA

MELALUI EMPAT PROGRAM

BKKBN akan mempertajam kontribusinya dalam membangun ketahanan keluarga melalui empat program.

Jakarta 4/5 2012 (KNIB) 1. Di era yang penuh tantangan luar biasa  dewasa ini, pembangunan dan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga tentu menjadi begitu penting. Bukan hanya bagi keluarga semata, tetapi juga bagi bangsa Indonesia ke depan.

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan  fondasi bangsa. Apabila keluarga mempunyai ketahanan yang luar biasa (ulet menghadapi tantangan yang sangat luar biasa di era global tanpa batas saat ini), secara kumulatif akan mempengaruhi pula  ketahanan bangsa.

“Intinya, bagaimana BKKBN berkontribusi membentuk keluarga-keluarga dengan ketahanan kuat dan kesejahteraan baik. Untuk itu, kami melakukannya melalui empat program kegiatan.”

Dr Sudibyo Alimoeso, deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS/PK) BKKBN mengatakan hal tersebut, dengan menambahkan bahwa keempat program itu dilakukan melalui kegiatan ‘bina-bina’. Ada Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), termasuk juga melalui kegiatan ekonomi produktif keluarga semacam kelompok UPPKS binaan BKKBN.

Untuk memperkuat keempat program tersebut, saat ini BKKBN bersama institusi pemerintah terkait (termasuk Bappenas) tengah menggodok Grand Design Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PK3). Grand Design yang belum dimiliki ini akan menjadi petunjuk. “Siapapun yang bergerak di bidang UU No. 52/2009 tentang keluarga, grand desain ini bisa digunakan,” ujar Sudibyo..

Lebih spesifik, Sudibyo bertutur bahwa institusinya tengah menanti kelahiran peraturan dari draft tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD- HI).

Di dalam peraturan ini akan diatur sejumlah kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan anak dan keluarga dalam ‘kendaraan’ baru bernama ‘PAUD HI’. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi leader untuk unsur pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pemenuhan dan perlindungan  hak-hak anak, dan BKKBN pada pola pengasuhan melalui kelompok BKB (parenting – orangtua/ibu).

“Kami melakukan kerjasama dan membuat kesepakatan dengan  berbagai kementerian dan lembaga yang bergerak pada pembinaan dan pengembangan anak usia dini. Sehingga nantinya tidak bersifat sektoral, namun dilakukan secara bersama dan bersinergi, holistik integratif,” ujar Sudibyo.

Keluarga sebagai school of love akan menjadi landasan dasar BKKBN melakukan perkuatan terhadap ketahanan keluarga. Penyusunan grand design PK3 di bawah koordinasi  Bappenas, sementara Menko Kesejahteraan Rakyat dikabarkan sudah menyiapkan keputusan presiden untuk itu.

“BKKBN akan memiliki posisi tawar yang bagus dalam hal ini,” ujar Sudibyo dengan tujuan membangkitkan semangat pembina BKB agar menggerakan kembali kelompok ini yang sebagian boleh jadi lagi ‘mati suri’. Bila peraturan atau grand design tersebut rampung, kata Sudibyo, “Kita nanti memakai nama BKB PAUD.” ‘P’ dalam akronim PAUD sebagai terjemahan dari kata ‘pengembangan’, bukan lagi ‘pendidikan’.

Menurut Sudibyo, Bappenas akan memaksimalkan dukungan program pembangunan ketahanan keluarga di 2012. Di 2013, Sudibyo menambahkan, program-program inisiatif strategik BKKBN dimungkinkan akan deras bergulir, karena juga mendapat dukungan Bappenas.

“BKB akan mendapat pemberdayaan lumayan baik. Intensitas penggarapan akan ditingkatkan, sehingga mampu menggerakan pemberdayaan dan mampu memberdayakan anggota yang menjadi pendamping dalam parenting. Akan ada revitalisasi BKB. Mudah-mudahan menjadi stimulan yang bagus,” ujarnya.

Remaja, Lansia, Ekonomi Mikro

Ternyata bukan hanya BKB. Kedeputian KS/PK juga akan getol meningkatkan kegiatan BKR, PIK Remaja dan PIK Mahasiswa. PIK merupakan akronim dari Pusat Informasi dan Konseling, adalah bagian dari program BKKBN bertajuk ‘Genre’ (generasi berencana).

“Kami akan menggulirkan program ‘Genre, Goes to School’. Adalah penting penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Untuk itu, akan ada tim berkunjung ke berbagai sekolah yang telah memiliki PIK Remaja. Harapannya, timbul minat pada sekolah-sekolah lain untuk mendirikan PIK Remaja di lingkungan sekolahnya,” tutur Sudibyo.

Melalui kegiatan ini, BKKBN berharap remaja-remaja Indonesia terhindari dari perilaku menyimpang, seperti seks bebas, napza/zat adiktif, dan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. “Kegiatan ini penting, karena  kecenderungan seksual pra-nikah, pemakaian narkoba dan penyebaran HIV/AIDS semakin meningkat,” ujarnya.

Demi menggaungkan PIK Mahasiswa, kata Sudibyo, tahun ini akan ada Jambore Mahasiswa, dipusatkan di Malang (Jawa Timur), bermitra dengan Universitas Muhammadiyah (Unmu). Peserta jambora adalah mahasiswa Unmu dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini diharapkan  memotivasi dan menumbuhkan PIK Mahasiswa di seantero perguruan tinggi Indonesia.

Ihwal  BKL, BKKBN akan melakukan program training of trainer (TOT) di sejumlah daerah, bermitra dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)  yang akan mengembangkan program ‘silver college’. Para peserta TOT yang bisa menjadi ‘penggerak yang dipercaya’ diharapkan mengembangkan silver college di daerahnya.

Menurut Sudibyo, program ini digulirkan menyusul seruan Wakil Presiden Budiono agar pemerintah membuat program ‘Gerakan Lansia Peduli’. Seruan wapres ini terkait dengan populasi lansia produkti yang jumlahnya diperkirakan 75% dari total lansia saat ini.

Program yang juga menjadi concern BKKBN adalah pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif. “Kami (BKKBN) dulu punya bantuan ke kelompok UPPKS. Tapi sementara ini dihentikan karena mis-managemen tentang pengelolaan bantuan ini. Kalau ini clear akan kami coba kembali.  Akan kami cari bagaimana mekanisme yang betul,” ujar Sudibyo menutup penjelasannya di pagi itu.(sara)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Wisata Pangandaran

  • Wisata Tawangmangu

    TAWANGMANGU
  • Wisata Tegal

  • Slamaran Indah Pekalongan

%d bloggers like this: